Uu nomor 31 tahun 1999 pdf

Undangundang republik indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 10 tahun 1998 pdf 5. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan. Pasal 31 pada saat mulai berlakunya undangundang ini, undangundang nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik lembaran negara tahun 1999 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3809 dinyatakan tidak berlaku lagi. Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia saat ini undangundang nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945.

Dengan berlakunya undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi maka pasal 27 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara. Pasal 32 undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sebagai bank sentral, bi mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Perumusan delik dari pembuat undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi 2 perumusan delik yang tercantum dalam pasal pasal kuhp yang ditarik menjadi delik korupsi, yang dibagi bagi. Pada saat mulai berlakunya undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415, pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, dan pasal 435 kitab undangundang hukum pidana jis. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 undangundang dasar 1945. Undangundang republik indonesia uu nomor 36 tahun 1999 36 1999 tentang telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 31, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas.

Tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun. Ditetapkan 16 agustus 1999 berlaku 16 agustus 1999 status hanya. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Undangundang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuanketentuan pokok. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 3 tahun 1971 berlaku 29 maret 1971 pasal 1 ayat 1 sub a terdapat unsur langsung atau tidak langsung merugikan. Keputusan presiden republik indonesia 49 nomor 75 tahun 1999 tentang komisi pengawas persaingan usaha bab i pembentukan, tujuan, tugas, dan fungsi 49 bab ii organisasi 52 bab iii pengangkatan dan pemberhentian 53.

Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu. Kepala daerah propinsi disebut gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil pemerintah. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3211. Undangundang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri lembaran negara republik indonesia tahun. Jun 30, 2016 menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no. Keputusan presiden nomor 31 tahun 1983 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan. Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851. Uu no 35 th 1999 ttg perubahan atas uu no 14 th 1970 ttg ketentuan pokok kekuasaan kehakiman compiled by. Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara.

Undangundang republik indonesia 5 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bab i ketentuan umum 6 bab ii asas dan tujuan 8 bab iii perjanjian yang dilarang 9 bab iv kegiatan yang dilarang bab v posisi dominan 15 bab vi komisi pengawas persaingan usaha 17. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang. Undangundang nomor 2 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi mengenai misi khusus convention on special missions, new york, 1969 lembaran. Bank indonesia bank indonesia bi adalah bank sentral republik indonesia.

Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2002. Pasal 31 1 pejabat dinas luar negeri adalah pegawai. Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 31 undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Permusyawaratan rakyat nomor ivmpr 1999 sehingga undangundang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum perlu diubah. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan. Frasa pemufakatan jahat dalam pasal 15 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai.

Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Sep 18, 2019 undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi status, mencabut. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok. Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Undangundang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 115, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3501. Pasal 8 ayat 2 komisi pemilihan umum yang independen dan nonpartisan artinya komisi pemilihan umum yang bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. Undangundang nomor 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum diganti atau diubah berdasarkan undang undang ini dinyatakan tetap berlaku. Undangundang republik indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 undangundang ini. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 3886. Uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undangundang tersebut.

Undangundang republik indonesia uu nomor 42 tahun 1999 42 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undangundang nomor 31 tahun 1999 jo undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140. Berdasarkan pasalpasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentukjenis tindak pidana korupsi. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999. Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara. Undangundang nomor 40 tahun 1999 tentang pers lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 166, tambahan lembaran negara nomor 3887. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 33, dan pasal 34 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 31 badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan.

Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah uu nomor 20 tahun. Pasal 22 d, dan pasal 31 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara. Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 42, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3821 2 2. Putusan nomor 31 puuv2007 perihal pengujian undangundang nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan kota tual di provinsi maluku. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 2001. Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 24, tambahan lembaran negara nomor 3811. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, selanjutnya disebut renja skpd, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699.

Lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam undang undang nomor 20 tahun 2001. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan menetapkan. Keputusan presiden nomor 100 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 4 tahun 1998. Skep 767 vi 1999 tanggal 19 juli 1999 naskah sementara buku petunjuk. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi menimbang. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan.

Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pasal 31 1 untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, memutuskan. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Uu 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana.

Pasal 31 ayat 1, pasal 32, pasal 33 ayat 3, dan pasal 36 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan. Dengan persetujuan dewan perwakiian rakyat republik indonesia m e m u t u s k a n. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal demi pasal 31 3. Undangundang republik indonesia nomor 4 tahun 1976. Hal ini disebabkan pasal 44 undangundang tersebut menyatakan bahwa undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara tahun 1981 nomor 70, tambahan lembaran negara nomor 3290. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara. Putusan nomor 6puuvl2008 perihal pengujian undangundang nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten buol, kabupaten morowali, dan kabupaten banggai kepulauan. Pasal 31 dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda.